Kajian Tentang Redenominasi Rupiah

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Biro Humas Bank Indonesia (BI), Difi A. Johansyah, mengatakan bahwa rencana melakukan redenominasi baru berupa kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan integrasi masyarakat ekonomi regional, seperti ASEAN.

"Itu baru kajian kita dalam rangka integrasi masyarakat ekonomi regional seperti ASEAN untuk kemudahan transaksi pembayaran. Itu baru kajian awal untuk melihat prospek dan contranya," kata Difi saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dijelaskannya, redenominasi berbeda dengan sanering jaman dulu karena perlu dihindari dampak yang merugikan masyarakat, sehingga hanya bisa dilakukan dalam waktu dan persiapan yang lama dan matang termasuk sosialisasinya dan harus betul betul berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ekonomi.

"Kalaupun dilakukan itu harus dirasakan manfaatnya. Sehingga sampai sekarang masih merupakan kajian riset di BI saja," katanya.

Menurutnya, di banyak negara yang sukses melakukannya, redenominasi rupiah hanya dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah yang intinya adalah melakukan penyederhanaan akunting dan sistem pembayaran saja tanpa menimbulkan dampak bagi ekonomi.

"Syarat keberhasilan lainnya adalah persepsi dan pemahaman masyarakat yang mendukung yang didasarkan akan kebutuhan riil masyarakat. Pengalaman di negara lain itu tidak bertambah pada penambahan cetak uang karena unit lembarannya relatif sama, karena ini penyederhanaan numerikal, yang mengalami perubahan adalah sistem akunting dan teknologi informasi," katanya.

Dijelaskannya, redenominasi berbeda dengan sanering yang hanya memotong nilai uang terhadap barang, sementara redenominasi selain memotong nilai uang juga memotong nilai barang.

"Kalau sanering, yang nolnya dipotong hanya uangnya aja, tapi harga barang tidak dipotong. Kalau redenominasi semuanya dipotong nolnya," katanya.

Menurutnya, penerapan redenominasi itu butuh waktu transisi sedikitnya lima tahun dan selama itu pedagang wajib mencantumkan label dalam dua jenis mata uang yakni uang lama yang belum dipotong dan uang baru (yang nolnya udah dipotong) sehingga tercipta kontrol publik.

Diceritakannya, di Turki, program redenominasi baru dilaksanakan setelah tercapai komitmen nasional dan berbagai syarat untuk stabilisasi ekonomi seperti defisit fiskal yang terkendali dilaksanakan.